Anggaran Program SPHP Tembus di Atas Rp2 Triliun pada 2025

JAKARTA, iNews.id - Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyebut anggaran subsidi beras di 2025 mencapai triliunan rupiah. Harga komoditas primer yang digelontorkan perusahaan kerap di bawah harga pasar, sehingga perlu disubsidi pemerintah. 

Meski tidak merinci angka pastinya, kalkulasi anggaran untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di atas Rp2 triliun. 

Baca Juga

Aturan Baru Kemendag, 35 Persen Distribusi MinyaKita Wajib oleh BUMN

“Kalau subsidinya kayaknya dari Kementerian Keuangan sih selalu atas (triliunan), sekarang udah di Bapanas (Badan Pangan Nasional) ya, udah ada kok (anggaran). (Di atas Rp2 triliun?) iya triliunan,” ujar Febby saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/8/2024). 

Febby menambahkan, nominal anggaran subsidi beras dihitung berdasarkan akumulasi dari selisih harga jual beras dan harga pokok. Selain itu, biaya transportasi saat pengadaan, biaya simpan beras, dan biaya lain-lainnya.

Baca Juga

Perum Bulog Bantu Ciptakan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Hulu ke Hilir

Sebagai contoh, Bulog diminta menjual beras senilai Rp10.900 per kilogram (kg), padahal harga beras komersial berada di angka Rp12.000 atau Rp11.800 per kg. Untuk itu, terdapat selisih harga yang nantinya disubsidi oleh pemerintah.

Baca Juga

Bantu Tingkatkan Produksi Beras Petani, Perum Bulog Gencar Lakukan Huluisasi

“Kita kan gini ya, subsidi beras itu berapa yang kita jual atau berapa yang kita salurkan untuk SPHP dan untuk bantuan pangan itu yang kita tagihkan kan,” katanya.

Berkaca pada anggaran subsidi beras tahun-tahun sebelumnya, Bulog biasanya menggunakan pinjaman perbankan untuk melakukan serapan beras baik dalam dan luar negeri. Setelah itu, hasil serapan pangan dasar ini digelontorkan ke pasar melalui program SPHP.

Nantinya, utang Bulog dicatat sebagai piutang perusahaan kepada pemerintah. Artinya, otoritas diwajibkan memberikan anggaran subsidi, berdasarkan selisih harga beras dan lain-lain, untuk kemudian melunasi pinjaman perbankan.

“Nanti kita tagihkan sesuai biaya simpan, kita biaya beli gitu ya. Karena memang hari ini kan kalau biaya beli beras itu udah di atas Rp11.000 kalau minimum,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama