AS Ancam Perusahaan China Masuk Daftar Hitam jika Bantu Rusia

NEW YORK, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam akan memasukkan perusahaan China ke daftar hitam, jika terbukti membantu Rusia. Ancaman itu, terutama ditujukan kepada perusahaan China yang mengekspor peralatan dan perangkat lunak teknologi ke Rusia, seperti Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan akan memasukkan perusahaan China yang menentang sanski AS kepada Rusia ke dalam daftar hitam perdagangan. Bahkan AS tak segan menutup akses perusahaan China tersebut dari peralatan dan perangkat lunak AS. 

Baca Juga

Membaca Data Ketahanan Ekonomi RI 2025 dan Proyeksi 2026, Simak di The Fundamentals Malam Ini

"Pada dasarnya AS dapat menutup Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) atau perusahaan China mana pun yang menentang sanksi AS dengan terus memasok chip dan teknologi canggih lainnya ke Rusia," kata Gina Raimondo dalam wawancara dengfan New York Times, Selasa (8/3/2022).

SMIC adalah perusahaan yang bergerak di industri perangkat keras dan semikonduktor. SMIC dikenal sebagai raksasa chip asal China, yang merupakan salah satu perusahaan pengecoran logam terkemuka di dunia dan terdepan dalam kemampuan manufaktur.

Gina Raimondo mengatakan, ancaman tersebut merupakan upaya untuk menjaga beragam teknologi AS keluar ke Rusia. Hal itu, juga merupakan bentuk tekanan terhadap Rusia yang telah menginvasi Ukraina, pada 24 Februari 2022.

"Jika Amerika Serikat mengetahui bahwa perusahaan seperti SMIC menjual chipnya ke Rusia, kami tidak segan menutup SMIC karena kami mencegah mereka menggunakan peralatan dan perangkat lunak kami untuk diekspor ke Rusia," kata Raimondo.

SMIC tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menentang sanksi dan pembatasan sepihak oleh AS dan menyebut hal itu tidak boleh merugikan hak dan kepentingan China.

"China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas membela hak-hak perusahaan dan individu China," kata Zhao Lijian, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (9/3/2022).

Editor: Jeanny Aipassa