AS Diskriminasi Nikel Indonesia, Ini Tanggapan Luhut
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA). Kebijakan itu, mendiskriminasi nikel Indonesia karena tidak masuk dalam kriteria IRA.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah sudah melakukan upaya negosiasi dengan otoritas AS. Langkah ini, untuk mengamankan pasar ekspor komponen baterai kendaraan listrik berbasis nikel.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, sudah melakukan diskusi mendalam dengan Menteri Perdagangan AS, hingga Perwakilan Dagang atau United States Trade Representative (USTR) AS.
"Untuk IRA, kami sudah melakukan diskusi yang sangat mendalam dengan pihak Anda (AS). Saya pergi ke AS, Gedung Putih, malam itu kami berdiskusi dengan Menteri Perdagangan AS, Sekretaris USTR, dengan baik," ujar Luhut saat konferensi pers, Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Meski mengklaim diskusi berjalan lancar, Luhut enggan merinci hasil negosiasi dengan otoritas AS perihal usulan atau rekomendasi Indonesia terkait Inflation Reduction Act.
Hanya saja dari pertemuan tersebut, Luhut menilai, otoritas AS mulai memahamai jika ekspor nikel dalam negeri ke kawasan non Amerika juga menguntungkan bagi Indonesia. Sebelumnya, AS menolak hal tersebut.
"AS tidak mengizinkan mereka (non Amerika) mengekspor sebagian material dari kami, loh mereka juga mendapat masalah. Karena untuk membangun produksi EV (electronic vehicle), bahan baku nikel sangat diperlukan, dan Indonesia punya sumber daya niket terbaik. Jadi mereka memahaminya," ungkap Luhut.
Dia mengungkapkan, pemerintah Indonesia sangat senang dapat melakukan hilirisasi nikel, karena bermanfaat, karena membuka peluang untuk mendapat mitra terbaik dalam pengembangan industri EV di dalam negeri. Hal ini, juga bermanfaat untuk pemanfaatan sumbe daya alam Indonesia secara terkontrol.
"Kalau nikel Indonesia dilarang, nanti AS juga yang akan bermasalah, karena mereka dapat dari pihak lain, tapi sumbernya dari Indonesia. Makanya mereka juga ingin ," tutur Luhut.
Editor: Jeanny Aipassa