Audit Rencana Impor KRL Bekas Rampung, Begini Kata Wamen BUMN

JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN akan mengambil jalan tengah perihal impor 10 kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Pasalnya, pemenuhan kapasitas angkutan penumpang KRL harus dilakukan pada tahun ini. 

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kebutuhan KRL harus menjadi pertimbangan dari rencana tersebut. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan memensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahu ini dan 16 rangkaian KRL pada 2024. 

Baca Juga

Dirjen Pajak Terapkan Strategi Khusus Demi Kejar Target Penerimaan di Sisa Tahun 2025 

Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mendiskusikan rencana impor tersebut. Pembahasan harus dilakukan setelah BPKP menerbitkan hasil audit rencana mendatangkan 10 KRL bekas.

BPKP telah menyerahkan berkas audit kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Namun demikian, Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan KCI belum menerima berkas tersebut.

Baca Juga

Hasil Audit BPKP soal Impor Kereta Bekas dari Jepang Sudah Diserahkan ke Luhut

"Saya belum terima dokumennya, nanti kita diskusikan dengan BPKP karena ini kan suatu hal yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Kita memahami kebutuhan untuk percepatan impor karena ini memang ada kebutuhan dari sisi kapasitas," ujar Tiko, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).