Bahlil Pastikan Hilirisasi Jalan Terus Meski Ada Intervensi WTO

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan hilirisasi terus dilanjutkan, meski mendapat intervensi dari World Trade Organization (WTO) atau Badan Perdagangan Dunia. Menurutnya, hal tersebut merupakan aspirasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia.

Bahlil menerangkan, kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi merupakan langkah yang tepat. 

Baca Juga

Indonesia Bidik Peningkatan Ekspor Kopi ke Korea Selatan

"Jadi, DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapa pun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO," ujar Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Bahlil menambahkan, perwakilan DPMPTSP seluruh Indonesia telah menyepakati bahwa RI tidak bisa diatur oleh siapa pun.

Baca Juga

Antisipasi Krisis Global, Menko Airlangga: Indonesia Fokus Hilirisasi Komoditas Pertanian dan Perkebunan

"Mereka semua taat, apa yang Bapak Presiden perintahkan, untuk hilirisasi jalan terus," kata dia.

Baca Juga

Hilirisasi Nikel di Indonesia Tetap Jalan meski Digugat di WTO

Sebelumnya dikabarkan, Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan sejak 2020.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, Indonesia akan mengajukan banding kepada WTO terkait kebjiakan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

"Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding," ucap Arifin.

Editor: Aditya Pratama