Bahlil Pastikan Kebijakan Hilirisasi Berlanjut meski Ditentang Banyak Pihak

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa seorang pemimpin negara akan menjadi aktor utama dalam sebuah perubahan. Bahlil menjelaskan salah satu contoh saat ini tengah menjadi sorotan adalah kebijakan hilirisasi. 

Bahlil menegaskan, pemerintah telah melarang penjualan beberapa komoditas mentah. Oleh karena itu, perusahaan asing yang membutuhkan komoditas dari dalam negeri wajib mendirikan pabrik di dalam negeri, mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan jadi, kemudian baru bisa dijual.

Baca Juga

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

Kebijakan tersebut menurutnya tidak disukai oleh beberapa negara. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membangun industri di dialam negeri jika hendak memanfaatkan komoditas dalam negeri.

"Indonesia dijajah karena Komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju, Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel, saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Baca Juga

Pengusaha Nilai Kebijakan Hilirisasi Bermanfaat, Dukung Pemerintah Abaikan Permintaan IMF

Bahlil menjelaskan, kebijakan larangan ekpsor nikel ini cukup mendapatkan tentangan. Bahkan IMF yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil ditengah ekonomi negara lain sedang tidak stabil, juga menyisipkan pesan agar kebijakan larangan ekspor nikel ini dapat dipertimbangkan kembali.

"Yang terjadi juga UNI Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya presiden, katanya, Mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan," tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah Dorong Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut, Punya Potensi Lahan 12 Juta Ha