Bappebti Tetapkan 10 Persen Total Ekspor CPO Masuk Bursa Komoditi

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan kebijakan bursa berjangka komoditi atau dikenal dengan bursa Crude Palm Oil (CPO). Adapun, komoditas CPO dengan kode HS 15.111.000 saja yang masuk ke dalam bursa, dan hanya 10 persen dari total ekspor CPO. 

Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengatakan, dari 10 persen tersebut akan dijadikan price discovery, di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk mendapatkan harga. Setelah itu, ditarik menjadi price reference atau harga acuan.

Baca Juga

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

"Jadi kalau saya mengilustrasikan dengan angka produksi CPO tahun lalu, misalnya saya bulatkan kira-kira hasil produksi CPO dan turunannya 50 juta ton. Tapi yang diekspor adalah 30 juta ton. Jadi yang 20 juta ton itu untuk keperluan di dalam negeri, baik untuk biodisel dan sebagainya," ujar Didid dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

"Dari 30 juta ton itu, HS 15.111.000 itu hanya sekitar 9,75 persen atau mendekati sekitar 3 juta ton. Inilah yang akan kami wajibkan untuk nanti ekspornya melalui bursa," sambungnya.

Baca Juga

Bappebti Perketat Aturan Perdagangan Emas Digital: Mulai Minimal Deposit hingga Perizinan

Adapun, ekspor CPO yang masuk bursa ini tetap dengan memperhatikan ketentuan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) CPO.

"Jadi, ketika akan ekspor CPO maka kewajiban utama adalah dia harus memenuhi DMO dulu, kalau udah memenuhi DMO, baru masuk ke bursa. Ketika dia sudah masuk ke bursa dia akan dapat persetujuan ekspor (PE). Setelah itu baru melakukan proses ekspor seperti biasa," ucap Didid. 

Didid manargetkan, bursa CPO akan rampung awal Juni 2023 sesuai dengan perintah Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Adapun, proses launching membutuhkan waktu karena harus sesuai keputusan dari berbagai pihak, yaitu Bappebti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag). 

"Bulan Juni pokoknya jadi bulan Kramat di Kramat Raya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama