Begini Strategi Pemerintah Selamatkan Waskita Karya dari Utang Rp82,40 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Strategi yang disiapkan di antaranya restrukturisasi keuangan dan usulan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

Selain memiliki keterbatasan modal usaha, perusahaan konstruksi pelat merah ini membukukan total utang Rp82,40 trilun.

Pemerintah Lelang 8 Blok Migas di Akhir Tahun, Klaim Kebijakan Menarik

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Waskita Karya menanggung kewajiban atau liabilitas, termasuk utang jumbo sepanjang sembilan bulan pertama 2022.

Pada periode tersebut, liabilitas BUMN karya ini mencapai Rp82,40 trilun, mengungguli emiten-emiten BUMN Karya lainnya, seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) hingga PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Sempat Ditunda, Waskita Karya Targetkan Gelar Rights Issue Tahun Ini

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, keuangan Waskita Karya saat ini menjadi perhatian atau fokus perbaikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas.

Tiko, sapaan akrabnya, memastikan bahwa perusahaan sudah masuk dalam program restrukturisasi lanjutan yang dijalankan saat ini, salah satunya melalui penyehatan keuangan (MRA).

Waskita Karya Rotasi 14 Pejabat, Ini Alasannya

"Waskita kita lakukan restrukturisasi ulang karena pendanaan mereka terbatas sekali," ujar Tiko, Senin (20/2/2023).

Melalui MRA, Waskita mengajukan permohonan penghentian semenetara pembayaran bunga atau standstill kepada kreditur dan pemegang obligasi selama maksimal enam bulan ke depan, yang disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Salah satu produk yang ditunda sementara adalah pembayaran bunga ke-15 atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang jatuh tempo pada 16 Februari 2023.

Dalam perbaikan keuangan, pemegang saham juga mengusulkan kepada Komisi VI DPR agar mendorong pemerintah memberikan PMN Tahun Anggaran 2023 kepada BUMN Karya tersebut.

Usulan itu akan disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan lembaga legislatif nantinya. Hingga saat ini belum diketahui berapa nominal PMN yang diajukan Erick Thohir kepada lembaga legislatif dan Kementerian Keuangan.

"Tapi kami sedang effort untuk bisa maksimal negosiasi. Dan mungkin ada ruang untuk penambahan PMN di tahun ini, kami akan mengutamakan Waskita dan HK (Hutama Karya)," ucap Tiko.

Editor: Aditya Pratama