Belajar Family Office di Abu Dhabi, Luhut Lapor Hasilnya ke Jokowi dan Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan pengalamannya belajar penerapan family office di Dubai dan Abu Dhabi. Hasilnya pun ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut mengungkapkan, kunjungannya ke Timur Tengah itu dilakukannya bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Begini Strategi Nestlé Dorong Masa Depan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi dan Dubai, saya melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih tadi malam, masalah family office dan family business," ucap Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).

Luhut menjelaskan, hal yang dia pelajari adalah soal pemberian kepastian hukum kepada orang super kaya yang menaruh dananya di Indonesia. Katanya, kepastian hukum salah satunya dapat diberikan dengan menempatkan hakim internasional pada pengadilan abitrase.

Kepala Bappenas soal Family Office: Tak Selamanya Kita Harus Berikan Insentif Fiskal

Hal ini membuat keputusan yang ditetapkan hakim tak bisa diajukan banding.

"Satu hal yang saya pelajari menarik adalah kepastian hukum. Jadi saya lapor ke Pak Presiden, saya bilang sederhana rupanya. Ya pengadilan abitrase itu hakimnya dari luar, internasional yang certified," ujar dia.

Penerapan Family Office Diharapkan Beri Dampak ke Sektor Riil

"Jadi ketika diputuskan A, ya sudah A. Enggak ada lagi, banding-banding. Kalau ada banding-banding lagi, itu sumbernya main-main terus. Jadi kalau itu terjadi, legal certainty-nya itu akan terjadi di negeri kita," tuturnya.

Luhut menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan tengah mengkaji pembentukan family office bersamaan dengan pemberikan insentif fiskal. Ia yakin kepastian hukum dan insentif akan banyak menarik orang kaya di ingin menaruh dananya di Indonesia.

Sebab selain berdampak pada peningkatan cadangan devisa, orang kaya yang menyimpan dana di Indonesia juga diharuskan berinvestasi di dalam negeri sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja.

"Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uang itu masuk ke dalam sistem keuangan kita, akan memperkuat cadangan devisa. Dan dia harus investasi, dari investasi itu dia kasih pajak, lapangan kerja dan sebagainya," kata Luhut.

Editor: Puti Aini Yasmin