Kepala Bappenas soal Family Office: Tak Selamanya Kita Harus Berikan Insentif Fiskal

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menilai kebijakan Family Office (FO) jangan dikaitkan dengan insentif fiskal. Pasalnya, saat ini situasi negara tidak tepat untuk menggalakkan insentif tersebut. 

Adapun, FO merupakan layanan keuangan bagi masyarakat dengan kekayaan sangat tinggi atau orang-orang super kaya, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan si pemilik modal.

Baca Juga

Dirut KAI Lapor ke Prabowo soal Kesiapan Kereta Khusus Petani-Pedagang

"Nah saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal, kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan berhadap insentif fiskal," ucap Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, dikutip, Jumat (5/7/2024).

Suharso menambahkan, kebijakan FO seharusnya dikaji dalam penerapannya. Dibanding mendorong insentif fiskal, dia berpendapat perlunya evaluasi dalam konteks penerimaan investasi berbentuk FO, yang terkadang bermasalah dalam pelaksanaannya.

Baca Juga

Pengamat Sebut Family Office Berpotensi Sumbang Dana Investasi untuk Negara

"Tapi dari idenya orang-orang kaya itu dengan perhitungan FS-nya (studi kelayakan) dia dan seterusnya. Tetapi kemudian di pelaksanaannya itu ada time lag 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun," katanya.

"Jadi orang menganggap ya kita memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya low. Nah itu yang harus kita koreksi," ucapnya.

Baca Juga

Luhut Bocorkan Skema Family Office di RI, Seperti Apa?