Bertemu Mahasiswa Harvard, Bahlil Kritik Ketidakadilan Uni Eropa Gugat Hilirisasi Nikel

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi atau Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, mengkritik ketidakadilan Uni Eropa yang menggugat kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.

Hal itu, disampaikan Bahlil saat menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat di kantor Kementerian Investasi/BKPM.

Neraca Dagang RI-AS Terus Surplus, Capai USD12,20 Miliar di Agustus 2025

Menurut dia, pemerintah Indonesia fokus pada industri hilirisasi dengan pendekatan energi hijau dan industri hijau. Akan tetapi, langkah Indonesia dalam memperjuangkan hilirisasi tersebut tidak sepenuhnya memperoleh dukungan dari negara-negara maju.

Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui WTO (World Trade Organization) terkait dengan kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan tahun 2019 lalu.

Dukung Hilirisasi Nikel, Hillcon Bangun Pelabuhan di Kawasan Industri SEI

“Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau. Sementara mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi,” ungkap Bahlil.

Dia mengungkapkan, kebijakan yang sama telah lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, Tiongkok, dan Amerika dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing.

Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi Pastikan RI Ajukan Banding

“Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga. Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 80-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang,” ujar Bahlil.

Saat ini, lanjutnya, sudah saatnya bagi negara maju maupun negara berkembang membangun kolaborasi dan kerja sama yang baik, dalam rangka membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam.

Editor: Jeanny Aipassa