Besok, Petani Sawit Bakal Gelar Demonstrasi Buntut Larangan Ekspor CPO

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Petani Sawit Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bakal menggelar demonstrasi di Jakarta besok, Selasa (16/5/2022). Aksi ini terkait dengan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang masih berlaku hingga saat ini.

Kalangan petani sawit menyampaikan, buntut dari larangan ekspor CPO membuat tandan buah segar (TBS) di tingkat petani banyak yang tidak terserap oleh perusahaan. Hal tersebutlah yang membuat harga TBS anjlok saat ini.

Baca Juga

RUU Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas, Airlangga: Belum Dibahas 

Aksi tersebut bakal dilakukan di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dengan titik aksi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Patung Kuda, untuk selanjutnya direncanakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung mengatakan, aksi yang dilakukan besok bakal diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

Baca Juga

Petani Sawit Curhat: Harga Pupuk Naik, TBS Turun Pascalarangan Ekspor CPO

"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ujar Manurung dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).

Manurung menambahkam, setidaknya dalam aksi yang dilakukan besok oleh para petani setidaknya bakal membawa lima pesan kepada pemerintah. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi.

Baca Juga

Petani Sawit Sebut Harga TBS Tak Sesuai yang Ditetapkan Pemerintah

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Baca Juga

Tumbuhkan Pangsa Pasar, Malaysia Akan Pangkas Tarif Pajak Ekspor CPO

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong), dan untuk menjaga jangan sampai gagal, pihaknya meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri. 

Keempat, dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik agar urusan eksport diurus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Baca Juga

Larangan Ekspor CPO Mulai Membuat Petani Sawit Gelisah

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. 

"Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama