BKN Terima 47 Laporan Pelanggaran terkait Netralitas ASN di Pemilu 2024, Apa Sanksinya?

JAKARTA, iNews.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima 47 laporan pelanggaran terkait netralitas ASN selama proses penyelenggaraan pemilu 2024. Data ini pun akan terus bergerak selama proses pemilu berlangsung.

Menurut Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi Laporan tersebut terdiri atas 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik. Adapun, jenis laporan meliputi aksi pemberian dukungan kepada paslon tertentu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan, sampai ikut kampanye.

Baca Juga

Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah

Sedangkan, jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik, seperti membuat postingan mendukung paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk hingga menghadiri deklarasi paslon.

Apa Sanksi ASN yang Melanggar? Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Baca Juga

183 ASN Langgar Netralitas di Pemilu 2024, 97 Disanksi

Pelanggar sanksi netralitas akan dikenakan hukuman disiplin sedang pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) 25 persen selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Selain itu, pelanggar juga akan kena pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak hormat sesuai peraturan.

Baca Juga

KSAD Sebut Peran Medsos dalam Menjaga Netralitas Prajurit TNI AD Pada Pemilu 2024

Sementara itu, sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai aturan.

Sementara itu, pelanggaran netralitas ASN ini berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi, seperti media sosial dan LAPOR.

Editor: Puti Aini Yasmin