BPJS Ketenagakerjaan Syariah Akan Diterapkan di Seluruh Indonesia, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan Syariah akan diberlakukan di seluruh Indonesia dan bersifat terbuka. 

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan Syariah baru diterapkan di Provinsi Aceh, padahal sudah dicanangkan sejak 2021. Untuk itu, Menkeu berharap nantinya masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati layanan ini. 

Baca Juga

Analis Soroti Aliran Modal Danantara Rp20 Triliun ke Proyek Peternakan Ayam MBG

Menurut dia, rencana pemberlakukan BPJS Ketenagakerjaan Syariah di seluruh Indonesia akan diwujudkan melalui koordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 

"Ini berarti kan dari sisi BPJS Ketenagakerjaan kan memang ada keinginan, pertama dalam struktur untuk memberikan kontribusi dan pelaksanaan dalam mengelola kontribusinya itu dan bagaimana kemudian nanti pembayaran manajemen benefit atau manfaat bisa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu (14/6/2023). 

Baca Juga

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP 2023, Berikut Syarat dan Langkahnya

Dia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan Syariah akan berlandaskan manfaat dengan prinsip syariah. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan Syariah ini diharapkan bisa memberikan pilihan dan tambahan keyakinan untuk para peserta.

"Tentunya iya (masyarakat bisa memilih), nanti BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan sosialisasinya ya," ujar Sri Mulyani sambil menambahkan belum dapat memastikan kapan wacana ini akan sepenuhnya diluncurkan.

Baca Juga

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di Aplikasi JMO

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan Syariah bersifat inklusif dan universal. Program dan layanannya tidak hanya ditujukan bagi para peserta Muslim, tapi juga terbuka bagi siapa saja yang menginginkan layanan ini tanpa memandang latar belakang agama.

Implementasi layanan syariah ini juga sebagai bentuk dukungan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin sebagai Ketua dan Wakil Ketua KNEKS.

Editor: Jeanny Aipassa