BPK Kawal PMN BUMN, Erick Thohir: Bantu Transformasi dan Restrukturisasi agar Sesuai Harapan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan pelat merah. Menurutnya, keikutsertaan BPK mampu membantu menjaga transparan, akuntabel, dan efektivitas PMN.  

Erick mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian BUMN adalah memastikan transformasi perseroan agar berjalan efisien, terbuka, berlandaskan good corporate governance (GCG), dan bisa berinovasi sesuai bisnis model masing-masing BUMN. 

Baca Juga

Begini Strategi Nestlé Dorong Masa Depan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

"Peran BPK sangat penting dan strategis untuk mendorong hal tersebut," ujar Erick di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Dia mencatat, kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Baca Juga

Stabilkan Harga Tiket Pesawat, Erick Dukung Langkah Kemenhub 

Di era keterbukaan ini, lanjut Erick, kadang persepsi publik lebih menonjol ketimbang fakta. Sering kali PMN dikonotasikan sesuatu yang negatif. Begitu pula utang BUMN seringkali dipersepsikan buruk. 

“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi yang diberikan BUMN, baik itu dari pajak, PNBP, dan dividen kepada negara tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang. Itu menandakan saat ini BUMN sehat," kata dia.

Baca Juga

Terus Dorong Ekonomi Digital, Erick Thohir: Anak Muda Jangan Hanya Jadi Penonton

Erick meyakini keterlibatan BPK sejak dini banyak membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN agar berjalan sesuai harapan. Keterlibatan ini sejalan dengan kesepakatan sejumlah kementerian, dimana mereka menyepakati adanya keterlibatan lembaga audit eksternal tersebut. 

Baca Juga

Erick Thohir Ungkap Tujuan Rights Issue 5 BUMN

"Karena itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati, yaitu bahwa penugasan kepada BUMN setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, lalu Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN. Intinya, kami ingin transformasi BUMN berjalan sehat dan kontribusi kepada negara tidak mengalami salah arah," ucap Erick. 

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga meminta BPK mendukung pengambilan keputusan cepat akan masa depan BUMN yang sudah tidak lagi profit. Maklum, perubahan dunia yang cepat, baik disebabkan digitalisasi, faktor lingkungan, kesehatan, dan geopolitik, perlu pengambilan keputusan yang juga cepat. 

Baca Juga

Erick Thohir Sebut Bersih-Bersih BUMN untuk Perbaiki Sistem Perusahaan Pelat Merah

“Jika harus menutup, menggabungkan, dan mengubah model bisnis dari BUMN yang secara bisnis sudah tak lagi produktif, harus cepat," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama