BPN Tegaskan Aturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Hanya Berlaku untuk Pembeli Tanah

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan aturan yang menyebutkan kewajiban melampirkan kartu anggota BPJS Kesehatan dalam transaksi jual-beli tanah hanya berlaku bagi pembeli. 

Staf Khusus Menteri ATR atau Kepala BPN, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan aturan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. BPN akan memberlakukan aturan tersebut, mulai 1 Maret 2022. 

Baca Juga

Minta Masyarakat Tak Thrifting Pakaian Bekas, Mendag: Produk Kita Murah Bagus

"Hanya pembeli saja yang melampirkan kartu ini (BPJS Kesehatan). Sejauh ini kami koordinasikan dengan Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan), cukup pembeli saja, karena di dalam Inpres 1/2022 ditujukan hanya untuk pemohon," ujar Taufiq dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Kamis (24/2/2022).

Taufiq menjelaskan, aturan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan peralihan hak tanah karena jual beli, sebagaimana disebut dalam Inpres 1/2022. Lalu, untuk pemohon lebih dari 1 orang, maka masing-masing harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

"Boleh menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Askes dan Indonesia Sehat," kata Taufiq.