Butuh Banyak Dana, Kementerian Investasi Beberkan Tantangan Pembiayaan Transisi Energi

Selasa, 27 September 2022 - 16:30:00 WIB

Kementerian Investasi/BKPM menyebut, gap pembiayaan untuk transisi dari energi kotor ke energi bersih cukup besar, setidaknya membutuhkan dana Rp240 triliun. (Foto: Ilustrasi/Antara)

JAKARTA, iNews.id - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indra Darmawan menyebut, gap pembiayaan untuk transisi dari energi kotor ke energi bersih cukup besar. Menurutnya, hingga tahun 2030, pemerintah setidaknya membutuhkan dana kurang lebih Rp240 triliun per tahun.

Indra mengatakan, dana untuk transisi energi ini belum termasuk biaya merubah budaya masyarakat untuk beralih menggunakan energi bersih.

Danantara Bakal Suntik Inalum Rp8,03 Triliun untuk Garap Proyek Smelter Alumina

"Belum lagi ketika kita cari pembiayaan untuk menutupi kekurangan tersebut, biayanya harus kita keluarkan di depan, manfaatnya nanti entah kapan, mungkin anak cucu kita," ujar Indra dalam konferensi pers virtual Global Future Fellows (GFF) 2022, Selasa (27/9/2022).

Indra menambahkan, tantangan lainnya adalah belum adanya yang mampu mengukur efektivitas pembiayaan terhadap dampak yang dihasilkan atau antara uang yang dikeluarkan dengan besaran CO2 yang dapat diturunkan.

PLN dan USAID Kerja Sama Percepat Transisi Energi Bersih

"Mengukurnya bagaimana? kan kita harus tau kalau kita mau membiayai transisi energi itu untuk berapa juta ton CO2 yang bisa berkurang akibat pendanaan itu, kan kita harus tahu, kita punya tidak kalkulator itu? kan tidak ada," kata dia.

Dirut PLN Ajak Investor Global Investasi di Proyek Transisi Energi Indonesia

Menurutnya, dengan adanya pengukuran tersebut bakal mempengaruhi kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan, dan membuat calon investor yakin hal yang dilakukan efektif atau tidak.

"Pengukuran itu nanti akan mempengaruhi mahal tidaknya kita mencari uangnya," ucapnya.

Indra mengatakan, transisi pengguna energi bersih bukanlah barang yang murah. Namun, harus segera dipenuhi karena bakal mempengaruhi standar produk Indonesia untuk dijual ke negara luar.

"Kadang kita pingin tanya ke negara luar, kok mahal banget untuk memenuhi standar anda ini, standar internasional, bikinnya saja mahal bangat, itu kan salah satu dampak dari alat pengukuran yang jelas dan meluas," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama