Cegah Go-Jek-Grab Perang Harga, Kemenhub Bakal Batasi Diskon Tarif Ojek Online

JAKARTA, iNews.id - Aturan soal tarif baru ojek online bakal direvisi. Poin yang akan diubah yaitu menyangkut soal diskon atau promo harga.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi mengatakan, akan ada sejumlah klausul baru dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 tahun 2019.

Baca Juga

Survei: 75 Persen Konsumen Keberatan dengan Tarif Baru Ojek Online

"Jadi dalam regulasi itu akan ada wording yang menyatakan bahwa menyangkut masalah diskon mungkin boleh tapi waktunya dibatasi atau besarannya." kata Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dia mengatakan, nantinya akan ada kriteria diskon tarif yang diperbolehkan. Misalnya, promo Rp0 atau Rp1 jika dilakukan berturut-turut, maka akan dikategorikan sebagai perang harga.

Baca Juga

Tarif Baru Ojol Dievaluasi, Hasil Studi Akan Keluar 17 Mei

Budi mengatakan, pemerintah ingin bisnis ojek online bersaing dengan sehat dengan tidak perang harga (predatory pricing). Dalam aturan yang baru nantinya, jika terdapat indikasi perang harga, maka akan menjadi ranah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selain memperketat diskon tarif, Budi menyebut, klausul yang akan dimasukkan yaitu menyangkut sanksi. Sanksi dinilainya penting supaya aturan bertaji. Pasalnya, Permenhub 12/2019 belum mengatur sanksi.

"PM-nya berubah karena belum ada sanksinya kalau misalnya aplikator tidak sesuai apa sanksinya. Kita sudah komunikasi dengan Kominfo," katanya.

Klausul-klausul ini, menurut Budi, merupakan kesimpulan awal atas kajian yang dilakukan Litbang Kemenhub bekerja sama dengan pihak eksternal. Kajian itu menyangkut evaluasi uji coba tarif ojek online baru di lima kota besar di Indonesia beberapa waktu lalu.

Editor: Rahmat Fiansyah