Dana Pensiun BUMN Minus Rp9,8 Triliun, Erick Thohir: Bisa Meledak Seperti Bom Waktu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan masalah dana pensiun BUMN seperti bom waktu yang dapat meledak dan menimbulkan kerusakan jika tidak ada intervensi. 

Hal itu, terutama berkaitan dengan dana pensiun BUMN yang tercatat mengalami minus atau defisit hingga Rp9,8 triliun per 2021. Bila tidak ada intervensi secara agresif, maka akan terjadi ledakan dari masalah dana pensiun BUMN dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan. 

Baca Juga

Mentan Amran Akan Tindak Pengusaha yang Naikkan Harga Telur

"Ini bisa meledak 1 atau 2 tahun ke depan, kalau tak ada intervensi hari ini," ungkap Erick Thohir, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, (12/2/2023).

Menurut dia, defisit dana pensiun sebesar Rp 9,8 triliun lantaran 65 persen BUMN tidak mengelolanya dengan baik dan transparan. Sementara, 35 persen lainnya masuk dalam daftar dana pensiun yang sehat. 

Baca Juga

Dana Pensiun BUMN Rawan Dikorupsi, Ini 3 Biang Keroknya

"Ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat (65 persen)," kata Erick Thohir. 

Mantan bos Inter Milan itu juga menegaskan bahwa dapen BUMN sudah masuk dalam 'lampu kuning' alias kondisi yang mengkhawatirkan. Meski begitu, pemegang saham tengah membidik  buku biru terkait petunjuk teknis pengelolaan dana pensiun BUMN.

Baca Juga

Dana Pensiun BUMN Rawan Korupsi, Erick Thohir Minta Direksi Contoh Pengelolaan di Singapura dan Kanada

Targetnya, mekanisme teknis pengelolaan dapen perusahaan pelat merah itu rampung pada Maret 2023. 
"Februari-Maret ini sedang kami buat buku biru petunjuk teknis bagaimana pengelolaan dapen yang benar, jangan sampai investasi yang dilakukan dapen ini bodong lagi," ungkap Erick Thohir.

Terkait pembenahan pengelolaan dapen BUMN, Erick sendiri mengacu pada sistem atau tata kelola perusahaan di negara lain. Dua negara yang menjadi studi percontohan (benchmarking) Kementerian BUMN adalah Canada hingga Singapura. 

“Kita sudah coba benchmarking jangan sampai kita lakukan pembenahan tanpa melihat apa yang di negara lain. Jadi kita sudah liat bagaimana struktur yang ada di Kanada hingga Singapura,” tutur Erick Thohir.

Editor: Jeanny Aipassa