Dapat 2 Mitra Strategis, Krakatau Steel Targetkan Proyek Blast Furnace Beroperasi Kuartal III 2022

JAKARTA, iNews.id - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menargetkan proyek Blast Furnace beroperasi pada kuartal III 2022. Proyek ini menjadi salah satu yang disorot Menteri BUMN, Erick Thohir, karena diduga ada unsur korupsi pada manajemen lama Krakatau Steel.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan manajemen baru terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha produsen baja BUMN itu.

PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas

"Proses untuk membenahi Krakatau Steel merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya," kata Silmy, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (7/10/2021).

Dia mengungkapkan, meningkatnya utang Krakatau Steel dimulai pada 2011 sampai 2018. Akumulasi utang perseoan mencapai Rp31 triliun yang disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pengeluaran investasi, yakni proyek Blast Furnace, yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut Silmy, manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” ujar Silmy.

Dia mengungkapkan, saat ini Krakatau Steel telah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel dan satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace.

"Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace. Kita targetkan Kuartal III 2022 akan dioperasikan,” ungkap Silmy.

Dia menjelaskan, pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri, yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore.

Silmy memaparkan, semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi, serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” tutur Silmy.

Dia menambahkan, satu per satu masalah di Krakatau Steel sudah dapat diatasi, dimana dari perusahaan yang sudah lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya.

Editor: Jeanny Aipassa