Data 279 Juta Peserta BPJS Kesehatan Bocor Bakal Berdampak ke Banyak Sektor

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebocoran data ini bakal memberi dampak ke banyak sektor. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kebocoran data tersebut menjadi awal kebocoran informasi pribadi milik masyarakat sipil dan birokrasi, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI. Sebab, mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

Baca Juga

Purbaya Ngaku Tak Ikut Tentukan Langkah Teknis Rencana Redenominasi Rupiah

"Data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan banyak dan rinci, artinya data itu pasti punya data kesehatan pribadi, upah, semuanya ada. Ini berdampak pada banyak hal. Ini bisa disekripsikan TNI kita yang sakit berapa orang, polisi kita berapa orang karena mereka punya banyak data," kata Timboel saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (24/5/2021). 

Sebagai institusi publik, BPJS Kesehatan mengelola data rinci. Itu karena menyangkut tugas pelayanan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini tercatat sebanyak 222,4 juta orang atau sekitar 82,37 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Juga

279 Juta Data Warga RI Diduga Bocor, Hipmi: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan

Sementara data-data yang dikelola BPJS Kesehatan, di antaranya nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, nama keluarga dalam satu KK, upah bagi peserta penerima upah, nomor rekening peserta bukan penerima upah hingga sidik jari.

Tak cuma itu, BPJS Kesehatan juga mengelola data kesehatan peserta JKN maupun fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik dari masyarakat sipil maupun militer. Timboel mencatat, data tersebut sangat rahasia dan harus dijaga agar tidak berpindah ke pihak lain. 

Baca Juga

BPJS Kesehatan Beri Pernyataan Terkait Dugaan 279 Juta Data Penduduk Bocor

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan investigasi soal sumber kebocoran data tersebut. Langkah itu dilakukan menyusul adanya klaim pihak luar yang menyebut memiliki data 279 juta penduduk Indonesia. 

Berdasarkan hasil investigasi, data yang bocor identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, hingga status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, tetapi sebanyak 100.002 data," ujarnya. 

Sementara itu, untuk mendukung pengelolaan data agar lebih efisien dan efektif, kerja BPJS Kesehatan pun harus didukung dengan teknologi infomasi. BPJS Kesehatan memiliki banyak aplikasi seperti aplikasi sistem informasi manajemen kepesertaan, aplikasi sistem informasi layanan publik, dan aplikasi sistem informasi nanajemen penjaminan pelayanan kesehatan.

Editor: Jujuk Ernawati