Daya Saing RI Naik ke Peringkat 27, Nomor 3 di ASEAN

Dalam laporan tahun ini, tiga dari empat faktor utama yang dinilai, Indonesia mengalami peningkatan. Faktor Economic Performance peringkat 24 (naik 5); Government Efficiency peringkat 23 (naik 8); dan Business Efficiency peringkat 14 (naik 6) – hanya tertinggal dari Singapura di wilayah Asia Tenggara. Faktor yang mengalami penurunan adalah Infrastructure peringkat 52 (turun 1).

Tina juga mencatat ada tiga dari dua puluh indikator yang melonjak naik di tahun ini. Indikator Domestic Economy naik 18 peringkat; Institutional Framework naik 14 peringkat; serta Productivity & Efficiency naik 12 peringkat. Walaupun demikian, indikator Productivity & Efficiency dianggap belum baik karena masih berada di area bawah. 

”Secara institusi, pemerintah memang banyak bebenah. Tahun 2020 dibuat UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) yang disempurnakan tahun 2023 melalui Perppu CK. Di sini kita juga menekankan ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan UMKM. Tidak hanya di Kementerian Investasi, seluruh kementerian/lembaga konsisten menerapkannya,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Salah satu turunannya untuk memperkuat UMKM, Kementerian Investasi/BKPM mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. 

Indonesia, bersama China, India, Brazil, dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang pesat, sehingga memiliki peran yang signifikan dalam perdagangan, investasi, inovasi, dan geopolitik. 

Beberapa tantangan yang mengemuka ke depannya antara lain dengan adanya pemerintahan baru, maka diperlukan arah kebijakan ekonomi yang lebih jelas, kepastian hukum, keberlanjutan reformasi birokrasi, dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Editor: Aditya Pratama