Dear Pak Purbaya, Potongan PPn Lebih Berdampak daripada Guyuran Rp200 Triliun ke Bank

JAKARTA, iNews.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPn) dari 11 persen ke 8 persen lebih berdampak dibanding guyuran Rp200 triliun ke perbankan. Pemotongan pajak diyakini bisa mendorong geliat ekonomi masyarakat.

Menurut Bhima pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan soal penerimaan negara yang melambat imbas pemangkasan PPn ini.

Investor Properti Mulai Lirik Kawasan Industri, Bekasi-Subang Jadi Magnet Utama

Sebab, penurunan pajak ini justru akan menggeliatkan aktivitas industri, menyerap lebih besar tenaga kerja, sehingga pajak penghasilan bakal meningkat di tengah pemangkasan PPn.

"Kita rekomendasikan ke Pak Purbaya tarif PPN dipangkas dari 11 persen ke 8 persen, PTKP dinaikkan jadi Rp7 juta per bulan, dan serapan anggaran terutama terkait transisi energi. Kalau prakondisi itu dijalankan, maka pasokan dan permintaan akan sama-sama naik," ujar Bhima kepada iNews.id, Minggu (14/9/2025).

5 Bank Diguyur Dana Rp200 Triliun, Dilarang untuk Beli SBN!

Bahkan, Celios telah melakukan modeling jika Pemerintah memangkas PPn dari 11 persen menjadi 8 persen. Penurunan tarif PPN bukan semata langkah populis yang mengorbankan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi perlu menjadi momentum perombakan struktur pajak yang lebih seimbang.

Kelakar Purbaya soal 5 Bank Terima Rp200 Triliun: Habis Itu Bingung Nyalurin ke Mana

Berdasarkan riset Celios, skenario penurunan tarif PPN 8 persen diproyeksikan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar 0,74 persen dan mendorong pertumbuhan PDB hingga Rp133,65 triliun. Dampak ganda ini akhirnya meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak bersih hingga mencapai Rp1 triliun per tahun.

"Dari hasil modeling Celios akan terdapat kenaikan Rp1 triliun penerimaan negara sebagai efek kenaikan pajak dari aktivitas produksi dan permintaan masyarakat. Jadi PPN turun, tapi sumbangan PPh21-nya akan naik sebagai kompensasi," ujar Bhima.

Sementara itu, guyuran Rp200 triliun ke lima bank dinilai tak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Terlebih, pemberian kredit saat ini tengah melambat.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2025 penyaluran kredit mencapai Rp 8.043,2 triliun. Angka ini tumbuh 7,03 persen secara tahunan, namun melambat dari bulan sebelumnya.

Editor: Puti Aini Yasmin