Deflasi 0,21 Persen di Agustus 2022, Menko Airlangga: Ini Extra Effort Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di bulan Agustus terjadi deflasi secara month-to-month (mtm) sebesar 0,21 persen, dengan inflasi 4,69 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dari inflasi Juli 2022 yang mencapai 4,94 persen.

"Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022,"  ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis(1/9/2022).  

Baca Juga

HKI Ungkap Penyesuaian Tarif PPN Bisa Dukung Pemulihan Ekonomi

Dia mengungkapkan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat tim pengendalian inflasi daerah (TPID). 

"Tujuannya agar TPID terus menjaga kestabilan harga pangan, tercermin dari inflasi volatile foods yang juga mengalami deflasi 2,9 persen mtm atau 8,93 persen yoy, namun angka ini perlu diturunkan lagi," kata Airlangga.

Baca Juga

Inflasi Akhir Tahun Diprediksi Dekati 5 Persen, Gubernur BI: Melebihi Batas Atas

Sebelumnya, angka ini sempat menyentuh 11,47 persen. Penurunan ini terbantu oleh panen yang merata, termasuk juga penurunan harga komoditas bawang merah. Secara spasial, 66 kabupaten/kota angka inflasinya di atas angka nasional dan turun dari sebelumnya 69 kabupaten/kota. Sementara itu, 27 provinsi masih berada di atas angka inflasi nasional. 

"Di Jambi deflasi 7,7 persen, Sumatera Barat inflasi 7,1 persen, ini lebih baik daripada bulan lalu. Demikian pula Riau 5,8 persen, Bangka Belitung 6,37 persen, Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan 5,45 persen, dan Kalimantan Tengah 6,94 persen," tambah Airlangga.

Baca Juga

Arahan Luhut kepada Gubernur-Bupati, Monitor Inflasi Pangan Jelang Rencana Kenaikan BBM

Rakortas ini, sebut dia, akan memperkuat sinergi terutama yang inflasinya di atas nasional. Rekomendasi yang diperoleh antara lain, pertama perluasan kerja sama antar daerah, khususnya daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas. 

Kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing, misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun. Daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing, secara nasional ini sudah dimiliki. 

"Dengan dibantu badan pangan, penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian, termasuk penyimpanan dengan cold storage, terutama untuk daerah-daerah sentra produksi, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi, sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri," ungkap Airlangga.

Selanjutnya, optimalisasi TKDD antara lain dana alokasi khusus fisik dengan tematik ketahanan pangan, lalu DTU yang terdiri dari DBH dan DAU sebesar 2 persen untuk meredam harga pangan, dan juga bisa memberikan bantuan bansos ataupun dukungan di sektor transportasi. Sinergi TPIP dan TPID dengan gerakan nasional pangan guna mempercepat stabilisasi harga. 

"Untuk bapak/ibu gubernur, bupati, dan walikota yang inflasi wilayahnya berada di atas angka nasional, tentunya diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5 persen," tutur Airlangga. 

Editor: Jeanny Aipassa