Demo Tolak PHK Massal, Partai Buruh: Biang Keladi Ini Semua Permendag Nomor 8 Tahun 2024

JAKARTA, iNews.id - Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Rabu (3/7/2024) menggugat keadilan atas PHK massal yang terjadi pada puluhan ribu karyawan di industri tekstil. Selain itu, aksi ini juga turut membela nasib karyawan perusahaan kurir dan logistik yang terancam gelombang PHK.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, PHK massal yang terjadi di sektor industri tekstil tersebut merupakan bukti adanya krisis. Hal ini disebutnya lantaran pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang mematikan industri tekstil dalam negeri.

Produksi Migas PHE Capai 1,03 Juta Barel per Hari hingga September 2025

"Biang keladi dari ini semua (PHK massal dan pabrik tekstil tutup) adalah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024," kata Said dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

"Kami mendesak agar Permendag ini segera dicabut dan pemerintah mencari solusi agar tidak ada PHK," tutur Said.

Iklan Rokok Mau Dilarang, Pengusaha Sebut Ada Ancaman PHK Massal

Ancaman PHK, kata Saiq, juga tengah membayangi perusahaan kurir dan industri logistik. Said menjelaskan, penyebab ancaman kali ini datang dari Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan platform online asing seperti Shopee, Blibli, Tokopedia dan lainnya membentuk unit usaha jasa kurir dan logistik.

"Hal ini melanggar azas persaingan usaha yang fair, mereka memguasai dari hulu ke hilir," ucapnya.

Usai PHK Massal, Elon Musk Bakal Gelontorkan Rp8 Triliun untuk Ini

Said mengatakan, ancaman PHK atas industri kurir dan logistik, diprediksi akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus ini. Untuk itu, Partai Buruh juga meminta Komisi Persaingan Usaha memanggil platform online e-commerce tersebut guna melarang ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik.

"Kami harap pemerintah mau melindungi jasa usaha kurir dan logistik domestik, seperti J&T, Pos Indonesia, Tiki dan lainnya, dari ancaman banyaknya kehilangan pekerjaan yang berpotensi terjadi PHK puluhan ribu buruh di industri jasa kurir dan logistik," katanya.

Said yang juga Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mendesak pemerintah, terutama Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi industri dalam negeri.

"Partai Buruh dan KSPI meminta pemerintah memberlakukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan insentif bagi pelaku industri lokal," tegas Said.

Editor: Puti Aini Yasmin