Dipantau Langsung Jokowi, Badan Karantina Indonesia Perketat Pemeriksaan di Pelabuhan dan Bandara

JAKARTA, iNews.id - Badan Karantina Indonesia akan memperketat pemeriksaan lalu lintas hewan dan tumbuhan di pelabuhan dan bandara. Hal itu, sesuai dengan tugas atau mandat khusus dari Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Barantin). 

Melalui Perpres tersebut, Badan Karantina Hewan & Tumbuhan yang ada di Kementerian Pertanian, Badan Karantina Ikan di Kementerian Kelautan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilebur menjadi Badan Karantina Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca Juga

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025 

Kepala Badan Karantina Indonesia, Bambang, mengatakan tujuan utama regulasi tersebut mencakup dua hal, yakni menjaga ketahanan pangan dan mengakselerasi ekspor pertanian dan perikanan.

"Untuk itu, Badan Karantina akan memperketat lalu lintas hewan dan tumbuhan baik yang masuk maupun yang keluar," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (26/7/2023).

Dia mengungkapkan, ketahanan pangan yang dimaksudkan adalah dengan menjaga komoditas yang masuk agar bersih dari virus maupun bakteri yang berpotensi menimbulkan pandemi. 

Sedangkan akselerasi ekspor akan dicapai karena seluruh sertifikat ekspor dan impor, baik tumbuhan dan hewan maupun perikanan akan dikoordinasikan langsung oleh satu instansi, Badan Karantina Indonesia.

"Dulu lebih berfokus pada organisme pengganggu tumbuhan dan HPHK untuk hewan sekarang ini ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Jadi termasuk Bagaimana menjamin keamanan pangan kita bicarakan pangan itu ada potensi-potensi cemaran biologis cemaran kimiawi, cemaran fisik kemudian bahaya bahaya radioaktif dan seterusnya," ujar Bambang. 

Dia menjelaskan, Perpres Nomor 45 Tahun 2023 juga memperluas wilayah kerja Badan Karantina Indonesia. Selama ini, wilayah kerja Badan Karantina cukup terbatas di 601 wilayah, dan belum banyak tersebar di Bandara Internasional maupun Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

"Nanti akan dikembangkan lebih contohnya misalnya bandara yang ditetapkan oleh perhubungan itu 300-an kita baru jaga sekitar 100 lebih. Pelabuhan rakyat belum kita jaga selama ini kita serahkan sama Pemda dan otoritas veteriner," ungkap Bambang.

Menurut dia, keterbatasan pengawasan lalulintas hewan yang masuk disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya. Dengan lahirnya Perpres ini diharapkan mampu memperkuat fungsi Karantina pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan mengakselerasi ekspor pertanian.

"Manfaatnya akan sangat besar sekali, jadi kepercayaan berbagai negara terhadap Indonesia juga menjadi lebih kuat, kemudian karantina tidak hanya semata melaksanakan tugas pokok fungsi karantina tapi kita juga punya tugas memberikan karpet merah pada dunia usaha yang lebih baik, formulasi ini yang kita bangun, kelancaran untuk dunia usaha akan lebih cepat," tutur Bambang.

Editor: Jeanny Aipassa