Dirut KAI Beberkan Progres Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang

JAKARTA, iNews.id - Rencana impor kereta bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) belum menemui titik terang. Impor ini untuk mengganti sejumlah rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan 

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil review dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keputusan impor KRL. 

Baca Juga

Jadi Solusi Banjir Rob, Progres Tol Semarang-Demak Seksi 1 Tembus 58 Persen

Dia menjelaskan, pada minggu lalu, tim BPKP dan tim KCI telah berkunjung ke Jepang melihat kondisi kereta yang akan diimpor oleh KCI. 

Adapun, hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan dijadikan acuan BPKP untuk melapor ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam mengambil keputusan impor KRL.

Baca Juga

Impor Kereta Bekas dari Jepang Bisa Dilakukan, Luhut: Perlu Diaudit BPKP

"Ini telah dilakukan peninjauan oleh tim BPKP dan tim KCI pada minggu lalu dan tim BPKP telah bertemu dengan tim JR East dan melihat sendiri bahwa kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi hingga sekarang," ujar Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (27/3/2023). 

"Sehingga memang apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves ini menjadi review oleh BPKP dan saat ini KAI dan KCI  masih menunggu hasil review dari BPKP," sambungnya.

Baca Juga

Luhut Beri Sinyal Kuat Import Kereta Bekas dari Jepang Segera Terealisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat ini masih dilakukan proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Luhut belum mau membeberkan proses audit tersebut lantaran sudah berjalan sampai mana. Sebelumnya, dia menargetkan bahwa proses audit harus rampung selama 10 hari sejak Senin (6/3/2023). 

"Proses auditnya baru dimulai, kita masih menunggu hasilnya. Kita cek lagi," ucap Luhut usai menghadiri acara Indonesia Leading Economic Forum 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023). 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dody Widodo juga mengatakan hal yang sama, di mana pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari BPKP. 

Namun Dody menyebut, pihaknya masih tetap pada opsi retrofit (modifikasi) pada kereta KRL menjadi pilihan paling mungkin jika hasil audit BPKP menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan penggantian rangkaian KRL. 

"Itu retrofit kan pilihan yang paling mungkin," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama