Dirut LPDB Optimistis KPBS Pangalengan Jadi Mitra Strategis untuk Program MBG
JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Krisdianto berkomitmen mendukung Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan untuk mengembangkan industri pengolahan susu, termasuk produksi susu UHT. Hal itu guna memperkuat peran koperasi dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Krisdianto mengatakan, KPBS Pangalengan merupakan mitra LPDB dengan kinerja yang tergolong baik dan memiliki rekam jejak pembiayaan yang sehat. Koperasi tersebut sebelumnya telah menerima pembiayaan dana bergulir sebesar Rp15 miliar dan telah dilunasi sepenuhnya.
“KPBS Pangalengan adalah mitra LPDB kategori baik. Mereka sudah memiliki mitra offtaker besar seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, serta beberapa SPPG dalam program MBG,” ucap Krisdianto dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).
Krisdianto berharap KPBS Pangalengan dapat menjadi pemasok utama produk susu bagi Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan industri pengolahan susu UHT yang didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mendukung langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan masuk ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) memproduksi susu UHT, bukan hanya produk susu pasteurisasi. Dengan demikian, KPBS Pangalengan bisa memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/12/2025).
"Saya berharap teknologi pasteurisasi di sini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT," kata Ferry dalam keterangannya.
Dia menjelaskan, produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia.
"Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan," ujar dia.
Dia menambahkan, selama ini industri pengolahan susu di Indonesia mendapatkan bahan bakunya dari impor susu bubuk skim, yang memang diperbolehkan masuk karena ada aturannya. Namun, saat ini, peraturan menteri tersebut sudah tidak ada lagi.
"Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor," imbuhnya.
Editor: Puti Aini Yasmin