Duh! BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp20 Triliun Sepanjang 2024

JAKARTA, iNews.id - BPJS Kesehatan terancam mengalami defisit sekitar Rp20 triliun sepanjang tahun 2024. BPJS Kesehatan pun diramal akan gagal bayar klaim kepada peserta di 2025 mendatang.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti kondisi defisit ini terjadi karena klaim kesehatan yang dibayarkan kepada peserta lebih besar daripada premi yang terima dari para anggota JKN.

Baca Juga

Minat Liburan ke Luar Negeri Meningkat, Jumlah Penumpang Domestik Turun Saat Nataru

"Kalau tahun ini potensi defisit itu tidak banyak, kira kira Rp20 triliunan. Mungkin tidak ada gagal bayar sampai tahun 2026. Makanya mau disesuaikan (pembayaran iuran peserta) tahun 2025," ucap Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11/2024).

Untuk itu, Ali mengajukan kepada Presiden Prabowo untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan. Harapannya langkah ini bisa menekan defisit BPJS Kesehatan dan menghindari kondisi gagal bayar klaim.

Baca Juga

Pengumuman! Iuran BPJS Kesehatan Naik di Pertengahan 2025 

Targetnya, pada pertengahan tahun 2025 telah disusun tarif baru iuran BPJS Kesehatan bagi para peserta JKN.

Baca Juga

Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan dengan NIK

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menambahkan pada tahun 2024 peserta BPJS Kesehatan bertambah sekitar 30 juta baru. Pertambahan ini akhirnya membuat klaim yang dibayarkan juga ikut meningkat.

Di satu sisi, Mahlil menjelaskan dari peserta baru itu yang masih aktif menjadi peserta atau membayar premi secara rutin hanya sebanyak 7 juta. Menurutnya, kondisi premi yang stagnan ini disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah, peserta aktif di dominasi kelas 3, hingga validasi data yang kurang tepat. 

Sedangkan peningkatan cost yang ditanggung BPJS Kesehatan bersumber dari peningkatan akses alias adanya tambahan faskes dan kapasitas, peningkatan kasus penyakit berbiaya mahal, peningkatan kelas RS, kunjungan RS didominasi oleh peserta penyakit kronis, hingga potensi fraud.

Editor: Puti Aini Yasmin