Dukung Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Luncurkan 3 Program UMKM

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak tiga kementerian/lembaga (K/L) bersinergi meluncurkan program untuk mendukung UMKM. Ketiganya yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Program tersebut yakni Pasar Digital (PaDi) UMKM, laman UMKM, dan Bela Pengadaan yang digarap masing-masing oleh tiga K/L tersebut.

Baca Juga

Komitmen Berdayakan UMKM Desa, MNC Peduli Bantu Pemasaran dan Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, tiga program ini didesain untuk mendongrak belanja produk UMKM agar pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat.

“Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM ini. Ditambah lagi jika platform tersebut dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM, maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM,” ujar Erick, Senin (17/8/2020).

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, sinergi ketiga program tersebut mampu mendorong transaksi produk UMKM. Sektor tersebut dinilai sangat krusial terhadap ekonomi nasional.

“Ini merupakan bukti nyata bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM agar bisa memperluas pasar sekaligus belajar untuk bisa lebih profesional atau naik kelas dari segi kualitas dan pengelolaan usaha,” katanya.

PaDi UMKM adalah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN, sehingga memberikan ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan memperoleh pembiayaan dari BUMN.

Platform ini akan mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi khususnya di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan Bela Pengadaan, merupakan sarana untuk memberikan peluang bagi UKM dalam mendapatkan permintaan belanja dari K/L atau pemerintah daerah.

Sementara Laman UKM di portal Pengadaan Nasional, seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah maupun swasta dapat memonitor dan mencari informasi mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Editor: Rahmat Fiansyah