Ekonom Bongkar Kelemahan Sistem DTSEN yang Bikin Data Desil Keliru hingga Bansos Dicabut

JAKARTA, iNews.id - Pencabutan bantuan sosial (bansos) akibat keluarga miskin masuk dalam desil ekonomi lebih tinggi tengah menjadi perhatian. Center of Reform on Economics (CORE) menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kelemahan model pendataan yang digunakan pemerintah.

Ekonom dan Peneliti CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan persoalan data penerima bansos tidak cukup dilihat sebagai masalah pembaruan administrasi. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan DTKS, P3KE, dan Regsosek menggunakan metode Proxy Means Test.

BPS-Kemensos Buka Metodologi DTSEN, Data Bansos bakal Terus Diperbarui

Metode tersebut pada dasarnya memperkirakan peringkat kesejahteraan relatif, bukan mengukur langsung pendapatan atau pengeluaran riil setiap rumah tangga.

“DTSEN dengan metode Proxy Means Test pada dasarnya hanya estimasi peringkat sosial ekonomi, bukan ukuran pasti kemampuan ekonomi keluarga sehingga persoalan akurasi tetap membayangi penentuan hak seseorang,” ujar Yusuf kepada iNews.id, dikutip Senin (14/9/2026).

Purbaya Bongkar Kejanggalan DTSEN: Anak Masuk Desil 7, Tukang Becak Desil 10

“Indikator aset tidak bergerak secepat kondisi ekonomi, di mana rumah warisan tetap tercatat sebagai aset meski pemiliknya kehilangan pekerjaan, atau posisi desil sebuah keluarga naik hanya karena daya beli warga lain turun serentak,” sambungnya.

Menurut Yusuf, persoalan akurasi pemeringkatan terlihat dari data Susenas 2025. Data tersebut mencatat tingginya angka salah sasaran sekaligus warga miskin yang tidak masuk penerima pada sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

BPS Ungkap 39 Variabel Penentu Desil DTSEN, Bobot Penilaian Tak Dipublikasi

Risiko semakin besar karena selisih pengeluaran antardesil menengah relatif tipis. Di sisi lain, desil 10 memiliki rentang ekonomi sangat lebar hingga mencakup kelompok kelas menengah.

“Perhitungan desil Susenas 2025 membuktikan tingginya tingkat keterlewatan sasaran pada PKH, BPNT, dan PIP akibat rentang pengeluaran antardesil menengah yang terlalu tipis untuk dijadikan dasar keputusan fatal,” kata dia.

“Dampak exclusion error jauh lebih berbahaya karena memutus akses pangan dan pendidikan warga, sementara mayoritas pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji dipaksa menanggung beban pembuktian bahwa mereka benar-benar miskin,” ungkap Yusuf.

Ia juga menyoroti proses penanganan sanggah administratif yang lambat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak permanen, misalnya peserta didik dari keluarga miskin terancam putus sekolah atau tidak dapat mendaftar ke perguruan tinggi karena bantuan pendidikan sudah terlanjur dihentikan.

Yusuf menilai integrasi satu basis data nasional tetap diperlukan. Namun, peringkat desil seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerimaan atau pencabutan bansos.

“DTSEN tidak perlu dibuang karena integrasi data nasional sudah tepat, tetapi posisi desil harus diubah menjadi alat penyaring awal dan bukan vonis tunggal pencabutan manfaat. Sebelum kualitas datanya teruji melalui audit independen, pencabutan bantuan wajib disertai verifikasi kedua sesuai karakter program, seperti data pendidikan untuk PIP atau kepemilikan kendaraan riil untuk program tertentu,” kata Yusuf.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya buka suara mengenai keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Kita perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah. Ada KTP-nya digunakan oleh orang lain atau keluarganya. Kedua, mungkin mereka belum bisa menyampaikan di forum-forum desa. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Editor: Puti Aini Yasmin