Ekonom Minta Dana Haji Dikelola Lebih Transparan, Usul Bentuk Lembaga Setingkat Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) Murniati Mukhlisin mewanti-wanti pengelolaan dana haji. Menurutnya, perlu adanya peningkatan akuntabilitas publik.

Murniati menilai selama ini informasi terkait dana haji bersifat terbatas dan sulit dipahami. Padahal, dana tersebut merupakan milik jutaan masyarakat yang menitipkannya kepada pemerintah.

Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Identitas Nasional dan Tekan Dolarisasi

“Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujar Murniati di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dana haji dan umrah yang dikelola memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi.

PKS Terima 13 Asosiasi Travel Haji dan Umrah, Tampung Masukan soal RUU PIHU

"Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah," ungkap dia.

Bagaimana Peran Pemerintah dan Swasta terkait Mekanisme Kuota dan Biaya Haji 2025? Berikut Penjelasannya

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun. Untuk itu, ia mengusulkan adanya pembentukan lembaga setingkat kementerian untuk mengelola dana haji.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji," kata Murniati.

"Selain itu, investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih,” tutur dia.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak boleh dilaksanakan secara main-main. Dengan begitu, pemerintah Arab Saudi bisa terus menambah kuota haji kepada Indonesia.

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, tahun 2026, tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi bercanda. Pemerintah, apalagi sekarang sudah terbentuk Badan Penyelenggara Haji, harus benar-benar serius. Jika hal ini tetap dilakukan, dampaknya bisa-bisa kuota haji Indonesia akan dikurangi oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin