Eks Menteri Jokowi Sebut Pemberian HGU-HGB Ratusan Tahun di IKN Kebablasan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015, Andrinof Chaniago menyebut, kebijakan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) selama ratusan tahun merupakan sesuatu yang kebablasan. 

Dia menilai, investor atau pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika melihat peluang bisnis di kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif kepada investor, kebijakan tersebut justru dianggap kelewatan.

Baca Juga

Mendag Busan Dorong Hilirisasi Komoditas Gambir

"Tidak perlu itu (pemberian HGU dan HGB hampir 2 abad), itu kebablasan," ujar Andrinof dalam acara Peluncuran Buku '9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibukota' di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Andrinof menuturkan, peluang usaha akan tercipta ketika sebuah ekosistem hidup dan berkembang di sebuah wilayah. Maka yang penting untuk dipastikan adalah pembangunan ekosistem kota terlebih dahulu sebelum mengundang investor masuk ke IKN.

Baca Juga

Prabowo Gelontorkan Anggaran IKN Rp16 Triliun per Tahun, Cukup untuk Pembangunan?

"Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik, yang saya ingatkan sekarang ga mungkin kan investor masuk sekarang, berat," tuturnya.

"Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang investor yang mau taruh Rp50 triliun itu tidak logis," ucapnya.

Baca Juga

Catat! Masyarakat Bisa Ikut Jajal Kereta Tanpa Awak di IKN Mulai 10 Oktober

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB kepada calon investor IKN selama 180 tahun atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya, skema ini menjadi insentif khusus bagi calon investor IKN sebagai pemanis investasi.

Pasalnya, porsi pembiayaan APBN dipatok hanya 20 persen dari proyeksi kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga, porsi pembiayaan dari badan usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan dan keberhasilan proyek ibu kota baru tersebut.

Baca Juga

Pemberian HGB untuk Investor di IKN Selama 160 Tahun Langgar Konstitusi

Editor: Aditya Pratama