Pemberian HGB untuk Investor di IKN Selama 160 Tahun Langgar Konstitusi

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, meminta pemerintah menghentikan rencana untuk mendorong revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) terkait pengaturan jaminan hak atas tanah selama 160 tahun kepada investor.

Iwan menyebut, memberikan hak atas tanah selama 160 tahun dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) telah melanggar konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.21-22/PUU/2007 yang membatalkan HGB 80 tahun sekaligus di muka. 

Baca Juga

AMMAN Kantongi Rekomendasi Ekspor Konsentrat Tembaga hingga April 2026

"Jika 80 tahun saja melanggar konstitusi apalah lagi 160 tahun," ujar Iwan dalam keterangan resminya, Minggu (4/12/2022).

Iwan meyakini, pemerintah akan mengakali hambatan aturan semacam itu dengan cara memberikan HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) dengan perikatan dengan menjanjikan perpanjangan dan pembaruan sekaligus sebanyak dua kali sehingga berjumlah 160 tahun. 

Baca Juga

Pembangunan IKN Nusantara Ciptakan Pemerataan Pembangunan dan Sentra Ekonomi Baru

"Akal-akalan semacam ini mereflisikan bahwa pemegang HPL telah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah secara perdata biasa bukan turunan hak publik negara," ungkap Iwan.