Erick Thohir Sampaikan Daftar Inventaris Masalah RUU BUMN ke DPR

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyodorkan daftar inventaris masalah (DIM) perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR. DIM yang diberikan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

Erick Thohir memastikan daftar DIM yang disampaikan sudah didasarkan atas pandangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Proteknik Utama Menang Lelang WK Gagah di Sumsel, Potensi Minyak 173 Juta Barel

“Dalam kesempatan ini agenda penyampaian pandangan Presiden dan penyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN,” ujar Erick dalam rapat kerja, Kamis (23/1/2025)

Erick menjelaskan, Kementerian BUMN sebelumnya sudah memberikan naskah akademik RUU BUMN kepada Prabowo. Sebagai tindak lanjut, Prabowo menugaskan dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi untuk mewakili pemerintah membahas RUU tersebut. 

Baca Juga

MORNING NEWS: Bahas Tiket Lebaran 2025, Erick Thohir Panggil Bos BUMN Transportasi

Baca Juga

Ekonom CSIS: Pembentukan Danantara Jadi Ajang Reformasi BUMN

“Pada kesempatan yang baik ini, kami mengambil positif dan menyampaikan apresiasi kepada para Anggota Dewan yang terhormat atas penyampaian usulan RUU BUMN yang dimaksud,” ujar dia. 

“Semoga hasil kerja keras para anggota dewan ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ucap dia. 

Baca Juga

Erick Thohir Panggil Bos BUMN Transportasi, Minta Harga Tiket Tak Naik saat Lebaran 2025

Pada prinsipnya, kata Erick, pemerintah sependapat dengan DPR RI mengenai kebutuhan dan pentingnya penyusunan RUU BUMN. Tujuannya, untuk mengoptimalisasi peran dan kontribusi perusahaan.

“Menjadi hal krusial untuk dilakukan pengelolaan BUMN baik dari aspek entitas maupun dari aspek tata kelola BUMN itu sendiri,” ujar Erick.

Editor: Puti Aini Yasmin