Evaluasi Dana PEN, Pemerintah Fokus Optimalkan Penyaluran di Program Perlindungan Sosial

Jeanny Aipassa ยท Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:39:00 WIB
Evaluasi Dana PEN,  Pemerintah Fokus Optimalkan Penyaluran di Program Perlindungan Sosial
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foro: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah fokus mengoptimalkan penyaluran dana PEN untuk program perlindungan sosial hingga akhir 2021. Hal tersebut, merupakan hasil evaluasi realisasi Anggaran PEN Tahun 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, upaya optimalisasi dana PEN ini, dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.

“Program perlindungan sosial menjaga daya beli, jadi ini yang menjadi fokus penyaluran sisa anggaran PEN sampai akhir tahun ini," kata Menko Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran PEN.

Dia menjelaskan, evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN Tahun 2021, antara lain terkait dengan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021, di mana terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp1,7 Triliun. 

Sisa dana tersebut akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN. 

Adapun detail perluasan cakupan wilayah penerima BSU tersebut, dilakukan dengan syarat: 

1. Tidak ada perubahan kriteria penerima 
2. Perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi)
3. Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU 
4. Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya
(Prakerja, PKH, BPUM dll.)

Selain itu hasil evaluasi juga memutuskan Re-alokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.

Untuk Penambahan atau top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa re-alokasi Perlinsos lainnya, antara lain KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya. 

"Penambahan atau top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp300.000 untuk durasi 3 bulan (s/dDes 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim," ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan
rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021 yakni sebagai berikut:
- Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3 persen);
- Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67 persen);
- Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7 persen);
- Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9 persen); 
- Realisasi klaster Insentif Usahas sebesar Rp60,73 triliun (96,7 persen).

Terkait dengan program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko
Airlangga menjelaskan bahwa hingga 25 Oktober 2021 bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target. 

“Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil (PKL dan  Pemilik Warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” tutur Menko Airlangga.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM sudah terealisasi sebesar 224 triliun rupiah dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa saat ini vaksinasi sudah mencapai angka tertinggi hariannya yaitu 2,34 juta suntikan per hari. 

Sesuai dengan arahan Presiden, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Pada tahun depan Pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat dan saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling
baik. 

Diharapkan pada akhir tahun ini telah selesai sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kedepannya. Booster tersebut, sesuai saran WHO akan diberikan ke kalangan masyarakat resiko tinggi dan defisiensi imunitas seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.

Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wiku Adisasmito, mengungkapkan bahwa strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakkan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur.

Untuk itu, Satgas Covid-19 akan terus mendorong posko hingga di tingkat kelurahan agar bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda