Fakta-fakta Utang Negara yang Mencapai Rp6.713 Triliun, Bisa Ringankan Beban Generasi Mendatang?

JAKARTA, iNews.id – Utang negara tercatat mencapai Rp6.713,24 triliun hingga akhir November 2021. Utang ini dengan rasio sebesar 39,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan utang negara sebesar Rp6.713,24 triliun, terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp5.889,73 triliun dan pinjaman Rp823,51 triliun.

Semen Merah Putih Komitmen Berkontribusi Bangun Negeri Lewat Mandor Pintar Institute dan MPTree

Menurut dia, masyarakat selama ini hanya memandang dari nilai utang negara, namun tidak melihat manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang tersebut.

“Sering yang masyarakat denger utang negara sudah Rp6.000 triliun,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, seperti dikutip, Kamis (6/1/2022).

Meski utang negara Indonesia tercatat mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, Sri Mulyani optimistis pemerintah bisa memenuhi kewajiban bahkan melunasinya.

Berikut fakta-fakta utang negara yang telah mencapai Rp6.713 triliun:

1. Penggunaan Utang

Sri Mulyani mengatakan, seharusnya masyarakat dapat melihat secara keseluruhan mengenai pembiayaan utang. Dalam penyusunan APBN, salah satu sumber pembiayaan selain penerimaan negara yang berasal dari pajak, namun juga dari utang. Utang ini lah yang dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat seperti bansos hingga gaji PNS.

“Tapi mereka enggak melihat neraca seluruhnya ada pendapatan dan belanja negara yang bisa dinikmati masyarakat kayak bansos, belanja pegawai seperti gaji pegawai ASN pusat dan daerah serta tunjangan,” kata Sri Mulyani.

2. Anggaran Instansi Bisa Naik

Sri Mulyani mengungapkan, keputusannya dalam menaikkan anggaran pada pihak Kepolisian dan TNI. Di antaranya menaikkan anggaran Bintara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun, dalam mendapatkan anggaran itu berasal dari utang dan penerimaan negara seperti pajak atau bukan non pajak.

“Kita juga pernah menaikkan anggaran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Diterima masyarakat oleh Polri, ASN serta TNI. Itu, operasi negara dan dibiayai pajak oleh penerimaan cukai dan utang dan sebagian menjadi aset dan masuk menjadi neraca,” ujar Menkeu.

3. Syarat Utang Bisa Dibayar

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah bisa membayar pinjaman utang yang diberikan. Untuk itu, realisasi belanja negara juga harus dikelola dengan baik dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Kalau belanjanya bagus, menjadi infrastruktur bagus, sumber daya manusia (SDM) berkualitas membuat ekonomi Indonesia bagus, itu bisa lagi membayar utangnya. Insya Allah kita bisa bayar lagi dengan aman,” ungkap Sri Mulyani.

4. Alokasi Utang

Sri Mulyani membeberkan, utang Pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu.

Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara.

5. Ringankan Beban Generasi Mendatang

Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.

Rasio utang terhadap PDB dibandingkan negara lain, rasio Indonesia jauh lebih rendah dan dengan tren menurun, hal itu menunjukkan debt sustainability yang terjaga.

Penurunan rasio utang Indonesia terhadap GDP dalam sepuluh tahun terakhir juga termasuk yang cukup signifikan dibanding negara lain.

Editor: Jeanny Aipassa