Fantastis, Bahlil Sebut Potensi Hilirisasi RI Bisa Raup Rp8.290 Triliun hingga 2035

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan hilirisasi masih terus menjadi fokus pemerintah untuk memberikan nilai tambah. Jika berjalan mulus, hilirisasi memiliki potensi pendapatan yang sangat fantastis.

Bahlil menjelaskan, jika berjalan sesuai rencana, potensi hilirisasi hingga tahun 2035 mencapai 545,3 miliar dolar AS atau setara Rp8.290 triliun.

Baca Juga

Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Terbaru, Ini Daftar Lengkapnya

"Potensi hilirisasi kalau kita fokus sampai dengan tahun 2035 ini sebesar 545,3 miliar dolar AS dari delapan komoditas," ujar Bahlil dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda secara virtual, Selasa (17/1/2023).

Bahlil menambahkan, kebijakan hilirisasi harus dilakukan jika ingin Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.

Baca Juga

Dukung Hilirisasi Nikel, Hillcon Bangun Pelabuhan di Kawasan Industri SEI

"Kalau mau negara kita dari negara berkembang menuju maju, kita tidak bisa mengharap APBN kita yang hanya sekitar 18 persen dari kontribusi terhadap GDP. Jadi mau tidak mau kita melakukan hilirisasi," ucapnya.

Baca Juga

Lanjutkan Hilirisasi, Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Bauksit

Salah satu bukti dari keberhasilan kebijakan hilirisasi menurut Bahlil adalah yang terjadi pada hilirisasi nikel. Di mana pada tahun 2017 hingga 2018, nilai tambah dari sektor nikel hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. 

Namun, setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan dilakukan hilirisasi, maka nilai tambahnya meningkat hingga 20,9 miliar dolar AS. Sehingga, ke depan pemerintah berencana untuk melarang ekspor beberapa komoditas lain seperti bauksit dan timah.

"Artinya ini adalah sebuah prospek, jadi mohon maaf kita sekarang sudah melarang beberapa komoditas kita yang kita ekspor termasuk nikel, tahun ini bauksit. Ke depan kita akan larang lagi timah, kalau ini kita mampu lakukan maka kita mampu ciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama