Freeport Minta Tunda Bangun Smelter, Anggota DPR Gebrak Meja

JAKARTA, iNews.id - PT Freeport Indonesia (PTFI) meminta pelonggaran soal pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR. Permintaan tersebut membuat geram sejumlah legislator.

"Kami memohon agar diberikan kelonggaran penyelesaian smelter ini hingga 2024," kata Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi di Gedung DPR, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga

Purbaya Ancam Pecat Pegawai Pajak dan Bea Cukai Jika Berperilaku Curang

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB, Marthen Douw sampai menggebrak meja Dengan nada tinggi, dia marah mendengar permohonan dari petinggi PTFI.

"Ini ada satu perumpamaan misalnya, rambutan di rumah saya dipanen tetangga. saya marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport. Pimpinan mohon, saya sakit, tolong pimpinan jadwal ulang untuk hal ini," ucapnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menolak pembangunan smelter di Gresik diundur. Dia menilai penundaan tersebut hanya akan merugikan Indonesia.

"Kami dari fraksi PKS tidak setuju dengan alasan apapun kalau pembangunan smelter ditunda" ucapnya.

Sementara Anggota Komisi VII dari fraksi partai Golkar, Rudy Mas'ud menilai, anak usaha PT Inalum (Persero) tersebut tak seharusnya menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan molornya pembangunan smelter. Jika terus ditunda, pencemaran lingkungan di Papua akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat sekitarnya.

"Saya berharap Covid-19 bukan jadi alasan hambatan pembangunan smelter Freeport. Tidak gentlemen sekali, ini bukan perjanjian antara Freeport tapi multilateral," ucapnya.

Hingga Juli 2020, progres pembangunan smelter PTFI di Gresik baru mencapai 5,58 persen, jauh dari target yang ditetapkan pemerintah 10,5 persen. Progres itu termasuk pelaksanaan uji kelayakan (feasibility study), early work, front end engineering design (FEED), dan pekerjaan advance detail engineering sebesar 49 persen.

Editor: Rahmat Fiansyah