Ganjar Pranowo Ungkap 2 Cara untuk Tingkatkan Rasio Pajak

Senin, 11 Desember 2023 - 19:56:00 WIB

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan terdapat dua cara agar rasio pajak bisa meningkat. (Foto: Ikhsan Permana SP/MPI)

JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya untuk membenahi perpajakan di Indonesia. Ganjar mengungkapkan terdapat dua cara agar rasio pajak bisa meningkat.

Ganjar menuturkan, cara yang pertama adalah menghilangkan cara berburu di kebun binatang.

KAI Angkut 983.036 Ton Barang Non Batu Bara Selama Januari 2026

"Jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak dan jangan mancing di kolam," ujar Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Adapun, jangan berburu di kebun binatang merupakan istilah yang digunakan Ganjar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi.

Ini Strategi Ganjar Pranowo agar Investor Percaya Tanam Modal di RI

Dia menilai, kebijakan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak baru perlu ditingkatkan dibanding menggenjot intensifikasi yang sudah sejak lama berjalan dam menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha.

"Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya ketakutan teman-teman pengusaha itu ya disembelih, menjadi objek dan ditembaki berkali-kali," kata Ganjar.

Ganjar: Kalau KKN, Pungli dan Mafia Hukum Disikat, Lapangan Kerja Akan Terbuka

"Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar, dan berapa yang menuliskan SPT," tuturnya.

Ganjar mengaku telah membuat catatan terkait pajak yang rumit. Padahal menurutnya dengan adanya digitalisasi seharusnya pajak bisa dibuat simple.

"Saya tulis ini, pajak ruwet. Coba bikin pajak simple, pasti orang akan mau, apa? Digitalisasi," ucapnya.

Adapun cara kedua dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak menurut Ganjar adalah dengan meyerahkan urusan penerimaan negara kepada lembaga di bawah Presiden.

"Rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusin oleh Dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah Presiden langsung," ujar Ganjar.

Editor: Aditya Pratama