Gapensi: Proyek Infrastruktur Skala Kecil Dikuasai Anak Usaha BUMN

JAKARTA, iNews.id - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan, BUMN terlalu menguasai proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dominasi tersebut juga terjadi pada proyek-proyek dengan nilai kontrak kecil.

Wakil Ketua Umum V Gapensi La Ode Saiful Akbar mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah gencar bangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun, keterlibatan pengusaha swasta sangat minim.

Baca Juga

Komdigi Sebut Modus Scam Makin Beragam, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital

"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, problemnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, tidak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (4/11/2019).

La Ode mengatakan, pengusaha swasta kesulitan bersaing dengan BUMN untuk proyek-proyek besar karena selama ini perusahaan pelat merah mendapat keistimewaan berupa penugasan dari pemerintah.

Instruksi Presiden Jokowi untuk memberikan proyek-proyek dengan kontrak di bawah Rp100 miliar kepada kontraktor swasta juga membuat pengusaha gigit jari. Pasalnya, kata La Ode, kontrak-kontrak kecil juga dikuasai oleh BUMN lewat anak usaha mereka.

"Oke benar, realisasinya di atas Rp100 miliar, tapi itu induk, tapi anak usaha dan cicit, itu Rp100 miliar ke bawah, akhirnya pengusaha nasional tidak dapat apa-apa," ucapnya.

La Ode mengakui bahwa peluang pengusaha swasta ada pada proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU). Namun, dia menyebut skema tersebut banyak kendala, termasuk seringkali pembayaran terlambat dilakukan.

Keterlambatan pembayaran itu membuat kontraktor swasta terjerat kredit bermasalah. Padahal, banyak pengusaha yang meminjam uang ke bank untuk menalangi proyek di awal pengerjaan. Hal ini terlihat dari tingginnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor konstruksi yang mencapai 2,6 persen.

"Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank, pembayaran jadi lambat, berdampaklah pada NPL," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah