Harga BBM Naik, BI Jabar Minta Dukungan Pemda Kendalikan Multiplier Effect
BANDUNG, iNews.id - Bank Indonesia (BI) memita dukungan pemerintah daerah Jawa Barat (Pemda Jabar) untuk mengendalikan multiplier effect (efek berganda) dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pernyataan itu, disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar, Herawanto, pada acara penutupan Digital and Sharia Economic Festival (Digisef) di Mal Ciwalk, Minggu (4/9/2022).
Menurut dia, salah satu yang mesti mendapat perhatian Pemda Jabar adalah soal potensi kenaikan harga pangan. Namun, potensi kenaikan harga pangan ini bisa ditekan jika arus distribusi bisa dijaga.
Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya ada subsidi untuk biaya angkutan agar dapat menekan ongkos distribusi bahan bangan dan melancarkan arus barang, sehingga tidak terjadi kenaikan harga bahan pangan secara signifikan. Subsidi tersebut dapat dilakukan oleh Pemda tanpa bergantung pada anggaran pemerintah pusat.
"Pemda juga disiplin. Misalnya melancarkan arus barang, jangan sampai menambah beban. Ongkos angkutan yang tidak perlu naik, jangan naik," kata Herawanto.
Dia mengatakan, BI optimistis kenaikan BBM tidak akan membuat inflasi naik tajam. Dia berkeyakinan inflasi masih bisa ditekan dan dikendalikan selama ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.
Terkait dengan itu, lanjutnya, kenaikan BBM mestinya diikuti dengan kesadaran dan langkah konkret semua pihak untuk menjaga agar tidak memberi dampak lebih besar. Pasalnya, kenaikan BBM akan memberi multiplayer efek ke beberapa sektor.
"Kita harus lihat kedepan dan jaga second round event. Kita harus bisa jaga harga barang agar tidak naik terlalu tinggi," ungkap Herawanto.
Mengenai ekonomi Jabar ke depan, dia berkeyakinan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus dijaga. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi yang terus membaik. Seperti angka investasi yang terus naik.
Lebih lanjut dia menjelaskan, perkembangan keuangan syariah di Jabar positif sudah bagus tapi masih belum optimal. Oleh karena itu, pihaknya menggelar kegiatan Digital and Sharia Economic Festival (Digisef) kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah.
Di acara Digisef ini, kata dia, ada nuansa digital dalam ekonomi keuangan syariah. Serta, mengangkat tema juga pada ketahanan pangan ada teknologi digital. "Kegiatan ini akan jadi nilai tambah Kota Bandung selama tiga hari digelarnya Digisef 2022. Transaksi dan bisnis matching di event ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pasca pandemi ekonomi meningkat," papar Herawanto.
Dia mengungkapkan, dengan perkembangan teknologi, digitalisasi keuangan syariah harus bisa mengikuti. Karena, berbicara ekonomi keuangan syariah maka akan mengarah pada bidang bisnis skala besar dan kecil.
Oleh karena itu, ekonomi keuangan syariah harus menggunakan digitalisasi. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting dikampanyekan. Yakni, potensi ekonomi syariah kebermanfaatan untuk semua tidak memandang SARA. Ini penting sekali krn ada yg melihat ekonomi syariah untuk agama tertentu.
Herawanto menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah harus ditekankan pada fungsi rahmatan lil alamin. Serta, perlu mengembangkan inklusivitas dan fungsi suitability. Pengembangan peradaban, harus tak lekang oleh waktu dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. "Ekonomi syariah harus jadi alternatif ekonomi yang efisien dan efektif," katanya.
Salah satu indikator pertumbuhan positif ekonomi syariah di Jabar adalah penyaluran pembiayaan. Yakni, pada kuartal 1 sebesar 13,19 persen, Kuartal 2 sebesar 15,5 persen dan kuartal 3 sebesar 15,7 persen.
Editor: Jeanny Aipassa