Harga TBS Terus Anjlok, Petani Kelapa Sawit Layangkan Tuntutan ke Presiden Jokowi

Advenia Elisabeth ยท Jumat, 15 Juli 2022 - 13:04:00 WIB
 Harga TBS Terus Anjlok, Petani Kelapa Sawit Layangkan Tuntutan ke Presiden Jokowi
Tumpukan buah kelapa sawit yang sudah beberapa hari tidak laku dijual milik warga Kelapa Kampit, Belitung Timur, Rabu (11/5/2022). (Foto:iNews.id/Suharli)

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melayangkan surat terbuka yang berisi 5 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat terbuka itu, terkait dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang terus anjlok. 

Dalam surat terbuka tersebut, Apkasindo menyampaikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi agar dapat menyeimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan, dan keterjangkauan minyak goreng dengan tatakelola perkelapasawitan Indonesia.

Pertama, mencabut domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan Flush Out (FO) untuk crude palm oil (CPO). Apkasindo menilai ketiga kebijakan itu sudah tidak efektif pada saat ini. 

Kedua, memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meniadakan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) untuk sementara waktu. Atau paling tidak menurunkan tarif PE, BK, dan menghapus FO.

Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan maka harga CPO domestik akan terangkat, Harga TBS kembali baik, Ekspor akan kembali lancar , dan kondisi saat ini harga minyak bumi di atas harga CPO.

Ketiga, menjaga harga CPO global agar tidak terkoreksi akibat ekspor CPO Indonesia. Oleh karena itu Apkasindo menyarankan supaya pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri melalui memberlakukan mandatori Biodiesel dari B30 ke B40.

"Hal ini dapat dilakukan supaya ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40," bunyi Surat Terbuka Apkasindo, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (15/7/2022).

Keempat, meminta Jokowi memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). 

"Supaya proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag No.55 Tahun 2015 dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan ini," demikian kutipan surat itu.

Kelima, Apkasindo meminta Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera merevisi Permentan 01 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS. Pasalnya, Permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra.

Apkasindo menyatakan, faktanya luas kebun petani yang bermitra tidak lebih dari 7 persen dari total luas perkebunan rakyat, yakni 6,72 juta hektare.

"Sisanya adalah petani swadaya yang melakukan usaha taninya secara mandiri dan menggunakan harga referensi Kemendag untuk menjadi referensi perhitungan TBS," isi surat tersebut.

Surat terbuka itu telah ditandatangani oleh Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung dan Sekretaris Jenderal Apkasindo Rino Afrino. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda