Hari Ini Larangan Transaksi Social Commerce Resmi Berlaku, Bahlil Ancam Evaluasi Izin TikTok

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memperingatkan TikTok untuk tidak berbuat macam-macam dan patuh pada peraturan pemerintah yang melarang social commerce jualan online.

"Pokoknya gini, kalau TikTok macam-macam saya akan evaluasi izinnya," kata Bahlil singkat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/10/2023) malam.

Baca Juga

Bos Danantara Sebut Banyak Opsi Pelunasan Utang Whoosh

Peringatan itu, disampaikan Bahlil seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi perdagangan.

Seperti diketahui, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diterbitkan pada 26 September 2023. Pemerintah memberikan waktu 1 minggu kepada TikTok Shop untuk menyelesaikan transaksi yang telah berjalan dan menghentikan aktivitas perdagangan sesuai aturan pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Baca Juga

Bahlil Sebut TikTok Shop Merusak Pasar RI: Jilbab Rp75.000 Dijual Rp5.000

Sebelumnya, perwakilan TikTok Indonesia menyatakan pihaknya sangat menyayangkan pengumuman yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengenai larangan transaksi di TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman Mendag," kata Perwakilan Tiktok Indonesia kepada MPI, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga

Ini Deretan Sanksi Jika TikTok Shop Tak Kunjung Tutup Minggu Depan!

Menurut dia, keputusan pemerintah melarang social commerce melakukan transaksi perdagangan akan berdampak pada 6 juta penjual dan 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop.

Meski demikian, TikTok Indonesia mengaku akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. "Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," tuturnya.

Sementara itu, Mendag Zulkifli memberikan waktu satu pekan kepada TikTok Shop cs untuk menghentikan transaksi perdagangan.

"Ya, enggak boleh transaksi, jualan, dagang, buka toko, itu enggak boleh. Enggak boleh lagi, enggak boleh lagi, tapi kita kasih waktu seminggu, jadi kan ini sosialisasi namanya, besok saya surat itu (TikTok Cs) kita Surati," kata Mendag.

Berdasarkan salinan Permendag 31/2023 yang diterima MNC Portal Indonesia, disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1 bahwa dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan, dan Barang dan/atau Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi perdagangannya, distribusi Barang, dan perpajakan.

Sementara pada Pasal 21 Ayat 3 dikatakan bahwa PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.

Editor: Jeanny Aipassa