HIPMI: Pembentukan Kementerian Investasi Beri Kepastian Pada Investor

Ferdi Rantung ยท Jumat, 16 April 2021 - 23:24:00 WIB
HIPMI: Pembentukan Kementerian Investasi Beri Kepastian Pada Investor
Ilustrasi BKPM

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming, mengatakan pembentukan Kementerian Investasi menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan kepastian kepada investor. 

Seperti diketahui, pembentukan Kementerian Investasi menggantikan BKPM mencuat seiring isu perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami menilai ide Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Menurut Mardani, Kementerian Investasi diperlukan untuk mengatasi problem neraca perdagangan yang selalu defisit, yang  disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Keberadaan Kementerian Investasi juga diyakini akan mengatasi masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi lebih optimal. 

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien. "Saya pikir rencana Bapak Jokowi harus kita dukung," ucap Ketua Umum BPP HIPMI.

Dia mengungkapkan, perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. 

Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkap Maming.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu, mengatakan setelah menjadi Kementerian Investasi, BKPM bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai 100 persen," tutur Maming.

Dia menjelaskan,poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor. Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha.

"Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow," ujar Maming.

Editor : Jeanny Aipassa