IMF Sebut Larangan Ekspor Nikel Rugikan RI, Bahlil Bantah dengan Bukti: Jangan Ngawur!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut larangan ekspor komoditas mineral mentah, terutama nikel akan merugikan Indonesia, sangat keliru. Menurut dia, justru hal itu akan menguntungkan Indonesia. 

"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? Tahu enggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu, penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali di negara kita," kata dia dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Baca Juga

22 Subsektor Ekspansi, Indeks Kepercayaan Industri Naik di Oktober 2025

Bahlil mencontohkan, nilai ekspor komoditas nikel Indonesia pada 2017-2018 hanya 3,3 miliar dolar AS. Namun setelah bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia melesat 10 kali lipat menjadi 30 miliar dolar AS.

"(Pada) 2016-2017, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 miliar dolar AS. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor (bahan) jadi dan setengah jadi. (Di) 2022, defisit kita (turun menjadi) hanya 1,5 miliar dolar AS," tutur Bahlil.

Baca Juga

IMF Minta Indonesia Tak Larang Ekspor Mineral Mentah, Ini Respons Luhut

"Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," imbuh dia.

Dengan hilirisasi, Indonesia juga berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut. Begitu juga dengan neraca pembayaran Indonesia membaik dan tercatat surplus.

Baca Juga

Dari 34 Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik

"Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, (tapi) kita Pemerintah Republik Indonesia," ucap Bahlil.