Indonesia Peroleh Dana Hibah Rp9,5 Triliun dari AS, Dipakai untuk Apa?
JAKARTA, iNews.id - Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai 649 juta dolar AS atau Rp9,5 triliun.
Hal itu, merupakan Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai 698 juta dolar AS atau sekitar Rp10,2 triliun yang telah ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dan Menkeu AS, Janet Yellen.
Lewat kesepakatan tersebut pemerintah AS melalui MCC memberi dana hibah 649 juta dolar AS atau Rp9,5 triliun, dan pemerintah Indonesia memberi kontribusi Rp718 miliar (49 juta dolar AS).
"Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek utama, yang berfokus pada kesenjangan pengembangan infrastruktur khususnya di lima pemerintah provinsi, pengembangan pasar keuangan dan mengundang investor swasta, serta meningkatkan layanan pinjaman formal khususnya UMKM yang dimiliki oleh perempuan," ujar salah satu pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) AS dalam Limited Media Roundtable di Jakarta, Rabu (19/4/2023).
Yang pertama adalah Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik atau Advancing Transport and Logistics Accessibility Services Project (ATLAS) yang alokasi dananya sebesar USD350 miliar. MCC dalam hal ini akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali.
"Ini untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebiht terbatas. Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas," ucap pejabat tersebut.
Proyek ATLAS ini juga akan ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan emisi lalu lintas, sekaligus mendukung langkah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan rencana adaptasi dengan berfokus pada proyek infrastruktur transportasi yang bersifat net zero.
Yang kedua adalah Proyek Pengembangan Pasar Keuangan atau Financial Markets Development (FMD) yang akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran. Proyeky ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur, khususnya mendorong mereka untuk berinvestasi di infrastruktur transportasi, membuat pasar menjadi lebih berdaya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah, melihat situasi sekarang dimana struktur pinjamannya cenderung berisiko tinggi dany menghalau perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi," katanya.
Yang terakhir adalah Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Milik Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.
"Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi," tuturnya.
Editor: Jeanny Aipassa