Inflasi Pangan Ancam Perut Rakyat, Gubernur BI: Harus Ditekan Jadi 5 Persen

"Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," kata Perry. 

Baca Juga

Inflasi Bulan Juli 2022 Sebesar 4,94 Persen, Tertinggi Sejak Oktober 2015

Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "yen abot aja disonggoh dhewe" yang berarti "jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri". 

Terkait dengan itu, Gubernur BI mengajak instansi terkait untuk melakukan operasi pasar agar harga-harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, telur, dan daging bisa turun. 

"Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi. Ini supaya angka inflasi 10,47 persen turun di kisaran 5-6 persen," ungkap Perry. 

Dia menuturkan, saat ini sedang dikoordinasikan supaya gubernur, bupati, dan walikota bisa menggunakan anggaran daerah untuk melakukan operasi pasar. Pasalnya, ada beberapa kepala daerah yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar, karena takut bertubrukan dengan hukum. 

Pada kesempatan itu, Gubernur BI juga berpesan kepada anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo, yang telah menjembatani upaya agar Pemda menggunakan anggaran daerah untuk operasi pasar dalam rangka menurunkan inflasi pangan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mari kita bersama bersatu dalam operasi pasar seperti layaknya Bung Tomo menggerakkan para pemuda menggunakan bambu runcing. Ini adalah untuk rakyat, dan kita sendiri diajarkan gotong royong, jadi mari daerah yang memiliki produksi lebih ya kerja sama antar daerah dengan daerah-daerah yang membutuhkan," tutur Perry. 

Editor: Jeanny Aipassa