Ini Jawaban Santai Jokowi Soal Gugatan Freeport

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab dengan santai soal gugatan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga.

"Ya, enggak apa-apa. yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop. kemudian yang masuk ke tembaga, ke copper. Nanti masuk lagi ke bauksit dan seterusnya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga

Pertamina NRE Terbitkan 35.475 Ton CO2e Kredit Karbon Baru, 90 Persen Laku Terjual

Menurut Jokowi, siapapun atau negara manapun tidak dapat menghentikan pemerintah Indonesia untuk melakukan industrialisasi ataupun hilirisasi.

"Karena memang siapapun negara manapun organisasi internasional apapun saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri," ujar Jokowi.

Baca Juga

Jajal LRT Jabodebek Bersama Selebriti dan Influencer, Jokowi: Insya Allah Dioperasikan 26 Agustus

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan memang telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa ekspor konsentrat tembaga akan tetap dikenakan bea masuk dengan tarif 5 persen hingga 10 persen, bahkan jika pembangunan smelter perusahaan melebihi 50 persen.

Baca Juga

Ferdy Sambo Dihukum Penjara Seumur Hidup, Begini Respons Presiden Jokowi

Hal itulah yang kemudian menjadi alasan PTFI mengajukan gugatan. Dilansir dari Reuters, dalam dokumen pengajuan di Securities Exchange Comission (SEC) AS, perusahaan menyebutkan Freepot Indonesia diberikan izin ekspor pada 24 Juli 2023 untuk mengekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga.

Namun, dalam pengajuan di SEC tersebut, Freeport Indonesia menentang pengenaan bea ekspor baru yang diberlakukan Pemerintah Indonesia atas ekspor yang dilakukan perusahaan. 

Dokumen itu menyebutkan bahwa di bawah izin penambangan khusus Freeport Indonesia 2018, tidak ada bea yang diperlukan setelah smelternya setidaknya setengah selesai.

Editor: Jeanny Aipassa