Integrasi Transaksi Tol JORR Diklaim untuk Tingkatkan Layanan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus menyosialisasikan kebijakan integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) yang sebelumnya ditunda.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena banyak pengguna jalan tol yang menganggap kebijakan ini sebagai kenaikan tarif tol.

Baca Juga

Pejabat The Fed Peringatkan Ancaman Resesi AS di Tengah Lonjakan PHK

“Integrasi pada intinya adalah untuk peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2 sampai 3 kali dikarenakan pembangunan JORR dilakukan secara bertahap dan operator/BUJT juga berbeda,” ujarnya lewat keterangan tertulis, dikutip Minggu (24/6/2018).

Namun, kata Arie, saat ini tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan begitu, kebijakan integrasi transaksi tol akan membuat sistem menjadi terbuka di mana pengguna hanya satu kali membayar tol. Dia membantah kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan (revenue) pengelola tol atau BUJT.

“Revenue yang diperoleh oleh BUJT tentunya akan dikontrol dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri PUPR, serta kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.